Djohar Arifin Pertanyakan Keseriusan Rekrutmen Guru Honorer di Langkat

    Djohar Arifin Pertanyakan Keseriusan Rekrutmen Guru Honorer di Langkat
    Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin

    SUMATERA UTARA - Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan rekrutmen guru honorer di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sebab, menurutnya, Komisi X DPR RI telah memperjuangkan agar Kabupaten Langkat mendapatkan jatah pengangkatan guru honorer sebanyak 2.500 orang. Namun, yang lulus tes guru honorer menjadi berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tercatat hanya 2-3 orang.

    “Karena itu, kita kecewa. Pada tes pertama saja banyak yang ikut tapi hanya dua-tiga yang lulus. Nah, ini artinya tidak seriusnya di mana? Kita minta semuanya serius, ” ujar Djohar saat menjadi memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Langkat dalam rangka pengawasan Formasi GTK-PPPK dan Kurikulum Prototipe/Merdeka Belajar, di Langkat, Sumut, Jumat (8/4/2022).

    Diketahui, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dua di antaranya adalah kebijakan Program 1 Juta Guru PPPK dan Episode 15 Merdeka Belajar: Kurikulum Merdeka. Program yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan guru ini dalam implementasinya menemukan banyak kendala. Satu di antaranya disebabkan karena usia para guru honorer tersebut yang sudah bertahun-tahun menjalani pengabdian. Sehingga, kesulitan jika harus mengikuti tes formal menjadi PPPK sebagaimana amanat dari UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Sehingga, Djohar berharap seperti awal perjanjian Komisi X dengan pemerintah bahwa guru honorer ini sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi untuk menghasilkan orang-orang terbaik di negeri ini. “Mereka hanya perlu formalitas saja ikut tes itu sesuai dengan UU. Tapi tidak harus lagi segala macam hal yang memberatkan mereka. Sehingga banyak mereka yang kecewa, diharapkan bisa dapatkan penghargaan dari pemerintah tapi tidak bisa, ” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.

    Terakhir, Djohar berharap, Pemerintah Kabupaten Langkat terus mengajukan semua nama guru honorer ke pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Sebab, hingga kini dari target 1 Juta Guru PPPK, jumlah keseluruhan yang baru diusulkan oleh pemerintah daerah secara total hanya 570.589 formasi. “Para guru honorer ini harus dibimbing untuk bisa mendapatkan tes lagi. Kita sudah bicara dengan Mendikbudristek, jika gagal maju lagi. Karena jatah yang kita sepakati 1 juta guru. Ini baru terpenuhi sekitar bahkan belum sampai 500 ribu. Jadi, masih banyak peluang, kepada Guru GTK semangat ikut tes, ” pesannya.

    DJOHAR ARIFIN DPR RI KOMISI X GERINDA
    Administartor

    Administartor

    Artikel Sebelumnya

    Puan Ingatkan DK OJK Terpilih Pentingnya...

    Artikel Berikutnya

    Novita Wijayanti Apresiasi Progres Pembangunan...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Permendikbudristek 44/2024: Dorong Profesionalisme dan Kesejahteraan Dosen
    Konsekuensi Hukum bagi Jurnalis yang Lakukan Framing, Fitnah, dan Informasi Menyesatkan dalam Publikasi Opini
    Akibat Hukum Jurnalis Berpihak: Ketika Etika dan Hukum Dilanggar demi Kepentingan
    Rekognisi Profesor Melalui Kolaborasi Internasional Universitas Mercu Buana - Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
    Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta Somasi Apartemen Green Cleosa Ciledug

    Ikuti Kami