KPU Sebut Gibran Masih Bisa Digantikan, Ada Potensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

JAKARTA - Bacawapres Koalisi Indonesi Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka belum bisa bernapas lega, sebab Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 belum diubah. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu masih bisa digantikan jika tidak memenuhi syarat (TMS). 

Hasyim menjelaskan, pengganti nama calon itu tertuang dalam Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2023, pasal 47 ayat 1. KPU akan meminta gabung partai politik untuk menggantikan nama bakal pasangan calon baru sebagai pengganti.

Baca juga: Tony Rosyid: Mampukah PKS Menjadi Partai Papan Atas?

"Kami nggak bisa memastikan sekarang ya. Nanti kan masih kita verifikasi dulu. Kalau menurut ketentuan undang-undang kalau ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat masih bisa diganti, " kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Hasyim menyatakan, saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap berkas pasangan bakal capres-cawapres. Kepastian Gibran lolos atau tidaknya akan diumumkan saat masa penetapan nama Capres-Cawapres pada Senin (13/11/2023). "Iya. Ya tapi nanti penetapannya jadinya siapa kan ujungnya 13 November 2023, " katanya.

Baca juga: Komisi III DPRD Trenggalek Bahas Ulang SSH Pelaksanaan APBD 2022

Nama Gibran Rakabuming ramai diperbincangkan publik usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan, kepala daerah bisa ikut pilpres meski belum berusia 40 Tahun. Namun aturan tersebut belum diubah dalam Peraturan KPU.

Dalam PKPU 19/2023 jelas mengatur bahwa syarat menjadi peserta capres cawapres 2024 minimal berusia 40 tahun. Namun, putusan MK perkara 90/PUU-XXI/2023 memperbolehkan bahwa seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah boleh mengikuti Pilpres 2024.

Baca juga: Tony Rosyid: Berebut Anies Baswedan

Pascaputusan MK tersebut, KPU tidak langsung merevisi PKPU soal pencalonan presiden. Namun, hanya mengirimkan surat dinas kepada partai politik untuk memedomani putusan MK itu.

Secara prosedural, jika aturan baru itu ingin diubah, KPU harus mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II DPR RI. Namun saat ini DPR sedang mengadakan reses yang artinya RDP itu belum dilakukan. Hasyim mengaku telah mengirimkan surat kepada DPR RI agar segera melakukan RDP. "KPU sudah mengirim surat konsultasi ke DPR, " tutur Hasyim.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Menguat, Semua Merapat

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai bahwa pendaftaran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto tidak akan sah jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak merevisi Peraturan KPU soal pendaftaran pencalonan presiden.

“(Pendaftaran Gibran) itu tidak sah. Jika PKPU tidak diubah. Karena pendekatan surat dinas hanya kebijakan dan tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan, ” kata Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita kepada wartawan, di Jakarta.

Baca juga: Hadiri Forum Komunikasi Publik, Wakil Ketua DPRD Trenggelek: Rencana Awal RKPD Sesuai RPJMD

Mita, sapaan akrabnya, berpandangan, selama PKPU soal pencalonan presiden belum diubah pascaputusan MK yang memperbolehkan kepala daerah maju mengikuti Pilpres 2024 maka PKPU lama dinyatakan masih berlaku. Sebab, yang dibatalkan MK adalah undang-undang Pemilu, bukan PKPU

“Maka apabila ada paslon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan pemaknaan undang-undang pemilu sebelum putusan MK maka dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. KPU dan Bawaslu harus berani menyatakan demikian, jika menjunjung tinggi kepastian hukum dan profesionalitas penyelenggara pemilu, ” tutur Mita.