Administartor
DELI SERDANG - Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menilai sudah saatnya pemerintah memberikan apresiasi kepada para guru. Menurutnya, seorang guru bukanlah sekedar pencari kerja karena faktanya mereka telah bekerja sejak lama, bahkan puluhan tahun mendedikasikan diri sebagai guru, sehingga dirinya menginginkan guru honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kami sangat setuju sekali dan akan menjadi kesimpulan dari (rapat) Komisi X dengan pemerintah, bahwa mereka (guru honorer) sebaiknya langsung saja diangkat menjadi PNS, walaupun melalui apa namanya, PPPK (misalnya), ” ungkap Mujib ketika ditemui Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/6/2022)
Politisi Partai Golkar tersebut melanjutkan, guna mewujudkan hal tersebut, Komisi X DPR RI perlu berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya yang merupakan mitra dari komisi lain, sebab ranah fungsi Komisi X DPR RI terbatas pada fungsi guru dan pendidikan. Sedangkan untuk fungsi kepegawaian maupun keuangan berada pada komisi lain, yakni Komisi II DPR RI dan Komisi XI DPR RI.
“Tapi memang kebetulan ketemu kelemahan kami memang harus kolaborasi Pak. Komisi X sendirian enggak bisa, karena kebetulan yang ngurus fungsi pendidikannya, gurunya di kami, Komisi X. Tapi fungsi kepegawaiannya adalah di BKN kemudian KemenPAN-RB (mitra kerja Komisi II DPR RI), uangnya yang merancang itu juga berada di lembaga lainnya (Kemenkeu). Karena itu memang kolaborasi menjadi satu catatan penting, ” imbuh Mujib.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I ini pun juga mengapresiasi atas berbagai inovasi yang telah dilakukan Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang luar biasa. Selain itu, ia pun mengaku melihat dari apa yang disampaikan Bupati Deli Serdang, tampak terbangun satu semangat mencerdaskan, membangun karakter dan juga mengakui eksistensi negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika.
“Jujur saja kami juga merasa masih agak kurang puas bahwa perhatian pemerintah terhadap jenis sekolah antara formal dan non-formal. Kalau seandainya ini memiliki adil dan perhatian yang sama, beragam istilah program dan istilah jenis-jenis (pendidikan) yang seperti tadi itu, bila sekolahan-sekolahan yang tadi dihidupkan itu akan luar biasa, ” tuturnya sembari berharap pendidikan di sektor sektor non-formal bisa mendapatkan perhatian yang sama dengan sekolah yang formal. (hal/sf)
Makruf 
Wahyudi Arif... 
Basory Wijaya 
Ponirin Mika 
Achmad Sarjono 
